Ayu Pracillia Ekowati
01219012
Manajemen A-01
Etika Bisnis
Ketidakadilan ini Bermuara pada Masalah Ekonomi Indonesia
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini, mengemukakan setidaknya ada tiga ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa yang bermuara pada masalah ekonomi.
Pertama, hubungan politik dan kuasa uang. Hubungan politik dan kuasa uang yang sangat dekat membuat politik terbuka dan demokratis, namun masih dikendalikan para elit.
“Sumbernya ekonomi itu politik. Ekonomi itu akibatnya saja. Karena elit maka penumpukan kekayaan ada di elit. Terlihat dari kepemilikan uang di bank, di mana dua per tiga dari aset perbankan dikuasai elit. Itu ketidakadilan yang terjadi,” kata Didik J Rachbini, di Jakarta, Senin (17/8/2020).
Kedua, kesenjangan ekonomi dan kekuasaan antara pusat dan daerah. Indonesia termasuk dalam kategori negara paling tinggi kesenjangan ekonominya di dunia bersama-sama dengan Thailand, India dan Rusia.
Kondisi ini tidak berubah sejak reformasi. Namun, elit memanfaatkan APBN untuk menaburkan uang, sehingga APBN habis untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS), bantuan sosial, dan beasiswa.
“Indonesia sudah menjadi negara sosialis terbesar di dunia. Negara sosialis itu kan elitnya kaya, tapi rakyatnya dikasih bantuan sosial,” ujar Didik J Rachbini.
Kesenjangan antara kekuasaan pusat dan daerah juga melahirkan banyak kebijakan bersifat populis, tapi tanpa strategi. Seperti dana desa yang cenderung merupakan bagi-bagi uang ke desa karena memang itu desakan politik untuk menyenangkan konstituen.
Lalu ada juga desentralisasi keuangan Rp 700 triliun di daerah, namun hanya mengatasi kesenjangan antar kelompok, yakni elit pemegang kuasa dengan di daerah, tetapi tidak menyelesaikan kesenjangan di daerah.
“Yang miskin pendapatannya memang naik, tapi jauh senjang sekali. Contoh, di Yogyakarta itu provinsi paling miskin, kesejahteraannya naik tapi kesenjangan ekonominya sangat tinggi, itu tidak adil,” kata Didik J Rachbini.
Ketiga, pendidikan. Meski distribusinya sudah besar anggarannya, tapi masih ada 40% lulusan SD kebawah. Alhasil, penurunan gini rasio menurutnya bukan merupakan prestasi, karena angka gini rasio pada saat ini masih jauh lebih tinggi dari masa Orde Baru. Selain itu, perhitungan angka BPS tersebut hanya bisa dipakai dalam wilayah terbatas semisal ruang akademik, tetapi tidak bisa mengukur masalah kesenjangan nyata di lapangan.
“Alasan data BPS tidak bisa dipakai secara kritis untuk melihat kesenjangan di lapangan karena alat ukur kesenjangan tersebut bukan untuk mengukur kekayaan, tetapi mengukur pengeluaran,” ujar Didik J Rachbini.
Sumber: Suara Pembaruan
Didik J Rachbini Indef masalah ekonomi HUT Kemerdekaan ke-75 RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar